MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual , keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, semangat, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Masalah pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidikan di sebabkan lima keterampilan pokok yang tidak di transfer melalui pendidikan, yang menjadi sebab kualitas tenaga kerja masih dipandang rendah.

Beberapa waktu terakhir ini pendidikan di Indonesia mendapat angin segar karena 20 % APBN dialokasikan untuk bidang pendidikan. Hal ini membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia memiliki sistem yang cukup baik akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ketentuan yang berlaku. Dengan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena ketertinggalan didalam mutu pendidikan, Baik pendidikan formal maupun informal dan juga masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran.

Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan antara lain :

 Kualitas Guru yang Masih Rendah

Guru sangat memiliki peran dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Sebab, sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam ”mengukir” peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Anies Baswedan menilai guru merupakan ujung tombak masalah pendidikan Indonesia.

Seharusnya pemerintah maupun universitas lebih selektif dalam memilih dan meluluskan calon pendidik, karena seorang pendidik seharusnya adalah mereka yang sudah siap dalam kecerdasan, moral, dan mentalnya. Sehingga pendidik mampu membimbing dan mengarahkan karakter anak-anak bangsa demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

 Masalah Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pemabangunan sumber daya  manusia untuk menunjang pembangunan.

Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada Bab XI, Pasal 17 berbunyi:

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi.

Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan

Cara inovatif antara lain:

a.       Sistem Pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau Inpacts System (Instructional Management by Parent, Communty and Teacher). Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.

b.      SD kecil pada daerah terpencil.

c.       Sistem Guru Kunjung.

d.      SMP Terbuka (ISOSA – In School Out off School Approach).

e.       Kejar Paket A dan B.

f.       Belajar Jarak Jauh, seperti Universitas Terbuka.

Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah:

a.       Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan.

b.      Bagaimana prasarana dan sarana pendidkan digunakan.

c.       Bagaimana pendidikan diselenggarakan.

d.      Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja.

Masalah Efisiensi dalam Penggunaan Prasarana dan Sarana

Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum.

 Tidak Kecurangan saat Ujian Nasional

Ketika Ujian Nasional berlangsung, banyak fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kecurangan yang terjadi secara sistematik di berbagai sekolah. Bukan hanya siswa yang terlibat tapi juga para gurunya. Alasan yang paling mendasari beberapa guru melakukan kecurngan adalah perasaan tidak siap jika sekolahnya ternyata nanti mendapati  banyak siswanya yang tidak lulus dalam Ujian Nasional. Jika hal itu terjadi, maka akan memperngaruhi akreditasi sekolah. Selanjutnya masalah akreditasi ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya daya tarik siswa untuk sekolah disana.

 Fakta yang didapat dari seorang guru yang dipaksa untuk memberi kelonggaran sewaktu ujian di sebuah sekolah yang diawasinya agar para siswa bisa sedikit leluasa mendapatkan bocoran jawabannya. Masalah penerapan kejujuran yang tidak tegas diterapkan di sekolah merupakan bahaya laten. Pengaruhnya akan membentuk karakter siswa yang suka menipu dan curang. Ketika besar nanti bisa jadi karakter ini yang akan mendorongnya menjadi seorang koruptor.

Selain masalah-masalah dalam dunia pendidikan diatas , masih banyak  permasalahan yang lainnya, antara lain rendahnya sarana dan prasarana atau sarana fisik , kesejahteraan pendidik yang kurang terjamin, kesadaran peserta didik yang masih minim sehingga kurang maksimal dalam pembelajaran, kurangnya kedisiplinan pendidik dan peserta didik, dan masih banyak lagi permasalahan pendidikan yang kini dihadapi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu , disini peran pemerintah dan bangsa Indonesia sangat dibutuhkan untuk sama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia,kita harus sama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang maju di suatu Negara, bangsa Indonesia harus mampu mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, akhlak yang baik , dan mampu bersaing dalam segala bidang di kanca internasional. Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah harus mendukung sepenuhnya bukan hanya melalui undang-undang mengenai pendidikan nasional, tetapi harus memberikan kontribusi secara nyata, terutama dalam hal pemerataan pendidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Terima kasih