Strategi Penanggulangan kemiskinan

    Strategi Penanggulangan kemiskinan
 

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan sumodiningrat (1998) dapat di kategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi : (1) upaya meciptakan ketenteraman dan kesetabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Adapun kebijakan yang langsung mencakup : (1) pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran; (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional sehingga terjadi perubahan structural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung dari perluasan akses masyarakat miskin pada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu, upaya penanggulagan kemiskian harus didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin :

1.      Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus berpihak kepada orang miskin.

2.      Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.

3.      Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembetukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

Tri Pranadji (2003) memberikan beberapa alteratif strategi yang dapat di pertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu sebagai berikut.

1.      Strategi Charitas (SC), yaitu strategi yang diarahkan langsung untuk meutupi gejala ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi gejala kurang pangan dan gizi pada anak balita dan ibu menyusui dengan pemberian materi pangan yang sesuai berharga murah atau gratis.

2.      Strategi Produksi (SP), yaitu strategi yang diarahkan untuk memproduksi bahan pangan sendiri (seperti padi atau jagung).

3.      Strategi Ekonomi (SE), yaitu strategi yang diarahkan untuk meingkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya setempat di suatu wilayah.

4.      Strategi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat.

5.      Strategi Sosiobudaya (SB), yaitu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan masyarakat luas dalam arti lebih umum.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai upaya percepatan penaggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi istrumen utama kegiatan tersebut.

Berbagai program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1.      Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penaggulangan kemiskinan.

2.      Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

3.      Program pemeritah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin pada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikat tanah, kredit mikro, dan lain-lain.